Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk membantu tetangga yang membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) akibat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) yang membagi masyarakat dalam Desil.
Melalui program Agen Perlinsos, masyarakat dapat memberikan rekomendasi secara digital kepada pemerintah. Di sisi lain, CELIOS meminta pemerintah menghentikan sementara penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) untuk memastikan kembali akurasi data penerima bansos.
Gerakan tersebut menjadi penting di tengah persoalan ketepatan data penerima bansos. Ketika masih terdapat masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan perlindungan sosial benar-benar menjangkau kelompok yang menjadi sasaran.
Kementerian Sosial membuka pendaftaran Agen Perlinsos sebagai bagian dari Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Masyarakat dapat berperan dengan merekomendasikan tetangga yang dinilai membutuhkan bantuan tetapi belum mendapatkan perlindungan sosial.
Pendaftaran Agen Perlinsos dilakukan secara digital melalui portal agent-perlinsos.kemensos.go.id.
Ada lima tahapan yang perlu dilakukan masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos, yakni mengakses portal pendaftaran, mendaftar sebagai calon agen, melakukan verifikasi identitas, melengkapi data yang dibutuhkan, dan menyelesaikan proses pendaftaran.
Pesan yang dibawa pemerintah melalui gerakan ini adalah “Data tepat, masyarakat lebih sejahtera.”
Namun, persoalan data penerima bansos tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengandalkan rekomendasi masyarakat.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) justru meminta pemerintah menghentikan sementara penggunaan DTSN sebagai dasar penyaluran bansos. Pemerintah dinilai perlu duduk kembali untuk memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Direktur Kebijakan Publik dan Keadilan Fiskal CELIOS Wahyudi Askar mengatakan kesalahan data bansos memiliki dampak lebih berat dibandingkan kesalahan dalam pengukuran indikator ekonomi lainnya.
Sebab, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa tidak masuk dalam sasaran penerima.
“kalau boleh menambahkannya what next-nya seperti apa dan menurut hemat saya hentikan dulu aja duduk lagi seminggu dua minggu pastikan lagi semua datanya benar kemudian come up dengan solusi yang power saya memilih jalan itu,” kata Wahyudi dalam diskusi mengenai DTSN.
Menurut Wahyudi, pemerintah perlu memastikan kembali data masyarakat sebelum melanjutkan penggunaan DTSN. Hal tersebut terutama untuk mencegah exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Data Salah, Bantuan Bisa Salah Sasaran
Persoalan tersebut berkaitan dengan cara DTSN mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Wahyudi mengatakan DTSN menggunakan pendekatan statistik. Karena itu, apabila data yang menjadi dasar pemodelan tidak akurat, hasil pengelompokan juga berpotensi mengalami kesalahan.
“garbage in garbage out yang masuk sampah yang turun juga sampah,” ujar Wahyudi.
Menurut dia, kemiskinan juga tidak bisa diperlakukan seperti prestasi sekolah yang dapat dirangking secara sederhana.
Kondisi kemiskinan bersifat multidimensional. Kebutuhan keluarga yang satu belum tentu sama dengan keluarga lainnya.
Karena itu, penggunaan desil sebagai dasar penentuan penerima bansos dinilai tidak dapat diterapkan secara seragam untuk seluruh program.
Keluarga yang membutuhkan bantuan tunai, misalnya, belum tentu memiliki kebutuhan yang sama dengan keluarga yang membutuhkan akses kesehatan atau pendidikan.
Masyarakat Ikut Menanggung Biaya Kesalahan Data
Kesalahan pendataan juga dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat.
Masyarakat yang merasa seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima dapat harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk mengurus serta membuktikan kembali kondisinya kepada pemerintah daerah.
“cost of error ini akhirnya juga ditanggung oleh masyarakat,” katanya.
Karena itu, Wahyudi mengusulkan pemerintah memperbaiki kualitas data dengan mengutamakan data pengeluaran aktual, bukan sekadar estimasi.
Salah satu opsi yang diajukan adalah melakukan sensus sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dicatat secara lebih menyeluruh.
“Kita butuh pengeluaran aktual bukan pengeluaran estimasi bagaimana ini caranya dilakukan Prof minta duit ke Presiden Prabowo Subianto lakukan sensus bukan survei gunakan teknologi yang ada,” ujar Wahyudi.
Menurut dia, pemerintah juga tidak perlu terburu-buru memperbaiki DTSN dengan kembali mengandalkan data yang sama.
Sistem pendataan perlu mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih aktual, termasuk pendapatan yang tersisa setelah dikurangi utang dan biaya hidup.