Pada akhirnya segala pembenahan yang tengah dikebut dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, bermuara pada satu tujuan utama; terwujudnya layanan akses data dan seluler yang berkeadilan dan setara.

***

Sabtu pagi, awal Oktober lalu, telepon genggam saya berdering. Saya yang tengah bermain bersama Bintang dan Azizah bergegas mengambil gawai yang terletak di meja komputer. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar monitor.

“Assalamualaikum. Halo Mba Ira apa kabar? Ini Pak Ahmad, masih ingat dengan saya?” ujar suara itu.

Untuk sejenak saya mengingat-ingat suara di seberang sana. Setelah menjawab salam, saya akhirnya menyerah dan berkata. “Kabar baik Pak. Tapi mohon maaf ini Pak Ahmad yang mana?”

Pak Ahmad yang menelepon berkata ia adalah tukang ojek sekaligus pemandu lokal yang menemani saya ketika melakukan penelitian budaya di daerah Lubuk Kembang Bungo, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Saya langsung teringat dengan beliau.

Beberapa tahun lalu, saat berada di Lubuk Kembang Bungo, setiap hari saya diantar Pak Ahmad menemui beberapa warga dan tokoh masyarakat di sana untuk wawancara mengenai adat dan budaya setempat. Pembicaraan lewat telepon pagi itu membuat hati saya senang. Saya juga bernostalgia dan bertanya kabar masyarakat di sana.

Di antara obrolan ringan itu tiba-tiba saya teringat sesuatu dan bertanya. “Bapak menelepon dari mana. Tumben bagus pak sinyalnya,” ujar saya.

Pertanyaan itu saya ajukan bukan tanpa sebab. Dulu saat berada di desa itu, ketika hendak menghubungi seseorang saya harus memanjat dan berdiri di balai-balai kayu. Atau harus berjalan kaki beberapa meter dari rumah dan mojok di dekat kolam. Waktu itu tak semua lokasi bisa menangkap sinyal telepon dengan baik. Bahkan bila malam datang, sinyal seluler tak ada sama sekali.

 

Jaringan seluler dan data yang bagus bisa menghubungkan siapa saja di mana saja

Buruknya layanan telepon dan jaringan internet membuat informasi tidak segera sampai ke sana. Kabar terbaru mengenai pemerintahan biasanya baru terdengar bila ada warga atau petugas desa yang pergi ke kantor pemerintahan di ibukota kabupaten. Boleh dibilang, informasi terbaru yang diunggah pemerintah daerah melalui portal atau situs tak berarti apa-apa bagi masyarakat di sana.

Tapi itu cerita lama. Menurut Pak Ahmad, sekarang sambungan telepon di daerahnya tak lagi buruk. Orang-orang bisa mengakses sinyal telepon di mana saja. Tak perlu lagi mojok di pinggir sungai, atau memanjat balai-balai kayu seperti yang saya lakukan dulu. Bahkan kata Pak Ahmad, anaknya sekarang juga sudah bisa mengakses internet dengan lancar. “Sudah bisa facebook-an dia sekarang,” ujar dia diiringi gelak tawa.

Kami lumayan lama berbincang. Saya senang, jaringan komunikasi yang bagus telah menyambung kembali silaturahmi kami yang sempat terputus. Perkembangan teknologi informasi perlahan juga telah memupus jarak di antara kami.

Pembangunan TIK yang Mengubah Wajah Indonesia

Cerita bahagia yang dirasakan Pak Ahmad, hanyalah bagian kecil dari manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terjadi dewasa ini. Pesatnya pembangunan dan inovasi di bidang ini menjadi jembatan yang menghapus kesenjangan teknologi antardaerah dan antarwarganegara.

Manfaat perkembangan teknologi dan informasi ini sering menghiasi layar kaca, media cetak dan media sosial. Banyak pengusaha kecil yang bertumbuh dan berhasil melipatgandakan omset karena memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Tak sedikit produk rumahan yang dulunya tak dikenal menjadi laris di pasaran.

Usaha sepatu kulit ikan yang dirintis Ningsih, seorang wirausahawati muda dari Tangerang, merupakan contoh usaha yang tumbuh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Bisnis rumahan yang ia rintis makin dikenal setelah dipasarkan secara online dengan nama Pinneappleshoes. Bahkan sekarang, sepatu berbahan dasar kulit ikan yang ia buat bersama pengrajin bisa tembus pasar Eropa.

Kerajinan kipas yang dikelola para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah juga sukses menembus pasar internasional. Salah satunya kipas kain produksi keluarga Siti Prihwanti, 55 tahun.  Bila dulu kerajinan kipas karyanya lhanya dijual di pasar lokal, kini ia bisa memasarkan kerajinan kipas melalui online sehingga meraih omset berlipat-lipat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi nyatanya tak hanya membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Urusan administrasi pemerintahan dan layanan jasa pun menjadi lebih lancar. Salah satu manfaatnya terlihat dengan perubahan layanan wesel di kantor pos.

Bayangkan saja. Dulu, seseorang harus menunggu berhari-hari agar kiriman wesel pos bisa diuangkan. Sekarang, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kiriman uang melalui wesel pos bisa dicairkan sesaat setelah uang dikirim. Begitu juga dengan layanan kirim paket lewat pos yang bisa dilacak keberadaannya.

Sukses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan swasta. Meski begitu, harus diakui, luasnya wilayah Indonesia membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi tak secepat yang diharapkan.

Dengan total luas wilayah Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi atau setara 15 kali luas Inggris atau 5 kali luas Jepang tentu saja percepatan pembangunan teknologi informasi menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Begitu pula dengan persebaran yang tidak rata.

Bila di suatu pulau seperti Jawa ketersediaan jaringan internet dan seluler melimpah ruah, di pulau Halmahera nun di utara Indonesia sana, bisa saja jangkauan layanan data dan seluler tak cukup mumpuni. Karena itu, saat ini tak ada pilihan lain. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mempersatukan nusantara melalui layanan data terpadu.

Terbukanya akses internet pada masyarakat akan menghilangkan jurang perbedaan akses informasi yang selama ini ada. Begitu juga bagi pelaku UMKM, karena pada akhirnya ketersediaan layanan data yang merata akan menyatukan produk-produk UMKM menjadi industri nasional yang sangat besar.

Selain melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ketersediaan layanan data dan seluler, pemerintah juga harus menyiapkan berbagai kebijakan yang bisa menjadi bantalan dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pentingnya Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Swasta

Percepatan pembangunan infrastruktur di bidang informasi dan telekomunikasi saat ini memang telah menjadi salah satu target pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam beberapa kesempatan selalu menekankan upaya serius pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

Ketika upacara Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-70, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia Bandung, akhir September lalu, Rudiantara menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dengan sektor swasta. Namun menurut saya tak cukup imbauan untuk bersinergi dalam membangun infrastruktur pendukung.

Pemerintah dan swasta harus fokus dalam pengembangan konektivitas broadband melalui nirkabel 4G, juga konektivitas antar pulau dengan serat optik bawah laut. Saya percaya bahwa masa depan telekomunikasi Indonesia sangat bergantung pada perluasan jangkauan layanan internet.

Bila menilik capaian pembangunan sektor telekomunikasi dan informasi saat ini kita tentu bisa sedikit bernafas lega. Setidaknya keseriusan pemerintah sudah terlihat dalam mensukseskan program Palapa Ring.

Dalam beberapa kesempatan, presiden Joko Widodo selalu mendorong pembangunan jaringan serat optik nasional melalui proyek Palapa Ring. Proyek ini direncanakan akan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyepakati kerja sama dengan beberapa pihak terkait.

Selain pemerintah melalui program Palapa Ring, peran sektor swasta tentu saja tak bisa dilihat sebelah mata. Salah satu kabar baik yang berguna bagi masyarakat adalah adanya kompetisi antar operator seluler dalam memperluas jangkauan layanan.

Perluasan itu salah satunya dengan percepatan pembangunan jaringan pita lebar atau biasa dikenal dengan broadband. Semua orang tentu berharap agar target pemerintah menghubungkan seluruh Ibukota Kabupaten dan Kotamadya (IKK) di Indonesia melalui jaringan broadband pada 2018 bisa terwujud.

Masa depan Teknologi Informasi dan Komunikasi ada pada perbaikan layanan internet

Rudiantara, Menkominfo

 

Di luar proses yang sudah berjalan, tentu saya berharap baik pemerintah maupun swasta berupaya maksimal memberikan akses internet dan layanan seluler yang berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia. Agar tak ada lagi sekat di antara sesama warga, di antara #KitaIndonesia.

Layanan seluler yang berkeadilan ini tentu juga akan membuat lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi. Bahkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pun juga bisa berkembang. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, para pelaku UMKM juga bisa memasarkan produknya secara online.

Sekarang sudah ada beberapa start up yang menyediakan ruang untuk pelaku UMKM menyebarkan bisnisnya. Salah satunya yang dilakukan PT KIOSON Indonesia. Melalui program kemitraan dengan UMKM, Kioson memfasilitas pelaku UMKM untuk berjualan secara online.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian baik pemerintah dan swasta adalah

1. Perluasan jangkauan bagi seluruh wilayah

Saat ini, seperti data yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika dari 514 kabupaten dan kota di indonesia baru 400 kabupaten dan kota yang terhubung akses pita lebar (broadband). Sedangkan 114 lainnya baru ditargetkan tuntas paling lama 2019 mendatang. Tentu saja kita senang dengan janji ini. Namun alangkah lebih baik bila proses ini bisa berjalan lebih cepat. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih serius dalam mewujudkan target.

2. Menghilangkan disparitas tarif layanan mobile data

Selama ini sudah menjadi rahasia umum penerapan tarif oleh operator selalu disesuaikan dengan kawasan. Dengan alasan keterbatasan infrastruktur dan mahalnya biaya operasional, maka tarif layanan data dan sambungan telepon di kawasan Indonesia Timur menjadi lebih mahal dibanding Indonesia bagian barat.

Perbaikan infrastruktur telekomunikasi dan informasi diharapkan bisa menghapus disparitas tarif yang terlalu besar ini. Dengan begitu setiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh akses informasi.

3. Regulasi yang lebih terarah dan tidak tumpang tindih

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi dan informasi, pemerintah hendaknya melakukan revisi sejumlah aturan. Revisi diperlukan agar tidak ada lagi tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya tumpang tindih kepentingan antar operator seluler.

Revisi misalnya perlu dilakukan terkait peraturan pemerintah di bidang telekomunikasi seperti PP Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Juga perubahan terhadap PP Nomor 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Selama ini kedua Peraturan Pemerintah ini belum sempurna dalam pembagian peran antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Sedangkan revisi PP 53/2000, diperlukan agar penggunaan spektrum frekuensi bisa dioptimalkan untuk mendukung program kerja membangun akses pitalebar nasional.

4. Perbaikan skema insentif untuk operator seluler yang membangun layanan nirkabel di daerah terpinggir dan terluar

Selama ini masih ada wilayah terpinggir dan terluar (remote) yang belum  mendapatkan akses layanan data dan seluler karena ketiadaan jaringan operator. Namun di sisi lain, operator mengaku sulit menjangkau daerah tersebut karena mahalnya investasi yang harus ditanam.

Karena itu tak ada salahnya pemerintah memberi insentif lebih kepada operator yang mau membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau wilayah remote tersebut. Pemberian insentif tentu akan mengundang minat para operator seluler. Dengan begitu tak akan ada lagi daerah yang tak bisa merasakan akses internet dan seluler.

Pada akhirnya, perbaikan dan percepatan pembangunan infratruktur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi akan menyatukan Indonesia dalam rupa yang berbeda. Dengan begitu setiap warga negara akan merasakan manfaat kemajuan TIK secara berkeadilan dan merata.

Potensi ekonomi pun akan terus tumbuh. Begitu juga dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bila seluruh infrastruktur telah jadi maka mimpi mewujudkan sejuta E-Commerce di Indonesia akan terwujud dan tak akan berakhir hanya menjadi angan semata.***